Modernisasi Alutsista TNI Menghadapi Spektrum Ancaman Perang Modern

Table of Contents

Lanskap geopolitik dan teknologi kontemporer telah mengubah paradigma peperangan dari konflik konvensional menjadi sebuah spektrum ancaman yang kompleks dan multidimensional. Perang modern, yang tidak lagi terbatas pada pertempuran kinetik bersenjata, kini melibatkan domain non-fisik seperti siber, informasi, dan ruang angkasa, serta taktik hibrida dan asimetris. Dalam konteks ini, postur pertahanan Indonesia harus bertransformasi secara fundamental untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasional. Artikel ini menganalisis kebutuhan strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) di semua matra—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—serta merekomendasikan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang tepat untuk menghadapi tantangan ini.

Secara strategis, Artikel ini menggarisbawahi urgensi bagi TNI untuk beralih dari postur pertahanan yang berorientasi pada kuantitas menjadi kapabilitas yang terintegrasi secara teknologi, dengan penekanan pada Network-Centric Warfare (NCW) dan operasi multi-domain. Rekomendasi Alutsista tidak hanya berfokus pada platform tempur konvensional, tetapi juga pada sistem pengungkit kekuatan seperti kecerdasan buatan (AI), peperangan elektronik (EW), dan sistem tak berawak (UAV). Transformasi ini sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) dan penguatan ekosistem industri pertahanan domestik. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia memegang peran sentral dalam mencapai kemandirian, namun perlu dukungan substansial dalam hal penelitian, pengembangan, dan pendanaan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Evolusi Perang Modern dan Konteks Geostrategis Indonesia

Membedah Definisi Perang Modern

Perang modern adalah sebuah fenomena yang terus berevolusi, melampaui konsep militer tradisional yang terpusat pada kekuatan fisik dan manuver pasukan. Ancaman kontemporer tidak hanya datang dari serangan bersenjata, tetapi juga dari infiltrasi melalui berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, ideologi, dan politik. Fenomena ini disebut sebagai perang generasi keempat (Fourth Generation Warfare) dan generasi kelima (Fifth Generation Warfare). Perang generasi keempat dicirikan oleh kaburnya batas antara perang dan politik, kombatan dan warga sipil, serta medan pertempuran dan area yang aman. Loyalitas prajurit dapat beralih dari negara ke kelompok agama, suku, atau etnis, sementara taktiknya melibatkan penggunaan jaringan dan peperangan asimetris. 

Selanjutnya, perang generasi kelima menandai evolusi peperangan yang lebih canggih, di mana aksi dan ancaman non-kinetik menjadi andalan. Konsep ini menekankan penggunaan teknologi dan persepsi yang berbeda dari generasi perang sebelumnya. Elemen-elemen peperangan seperti network-centric thinking, combat cloud constructs, dan fusion warfare menjadi kapabilitas militer yang krusial. Peperangan ini sepenuhnya mengandalkan kecanggihan sistem komputer. Hal ini menuntut militer untuk tidak hanya menguasai domain darat, laut, dan udara, tetapi juga mengintegrasikannya dengan domain baru seperti ruang angkasa dan siber. Pergeseran fundamental ini menunjukkan bahwa Alutsista tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai peralatan tempur konvensional. Investasi yang berlebihan pada platform seperti tank, kapal, atau pesawat tanpa mengimbangi kapabilitas non-kinetik akan menciptakan kerentanan strategis yang signifikan. Perang hibrida, yang memadukan taktik konvensional dengan peperangan asimetris dan informasi , menegaskan bahwa Alutsista yang tepat harus menjadi bagian dari ekosistem yang terintegrasi, mampu melakukan operasi multi-domain dan menanggulangi ancaman yang tidak terduga. Oleh karena itu, rekomendasi Alutsista tidak bisa hanya berfokus pada kekuatan fisik (hard power), tetapi juga harus mencakup kapasitas untuk peperangan siber dan elektronik (Electronic Warfare/EW) serta sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian (C4ISR).

Geostrategi dan Doktrin Pertahanan Indonesia

Doktrin Pertahanan Negara Indonesia adalah ajaran yang memuat prinsip-prinsip fundamental untuk menyelenggarakan pertahanan negara, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi ancaman militer. Doktrin ini menekankan pentingnya geostrategi, yaitu pendekatan yang memanfaatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan untuk membangun ketahanan nasional dan menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Implementasi geostrategi mencakup aspek pertahanan, diplomasi, dan eksploitasi sumber daya alam.  

Sejalan dengan geostrategi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum sebagai kerangka reformasi kebijakan pertahanan sejak tahun 2010. MEF bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi objek-objek pertahanan negara melalui perencanaan yang terstruktur dalam tiga Rencana Strategis (Renstra). Kebijakan ini berupaya menciptakan postur kekuatan yang memadai untuk menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional. Visi Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia" juga melengkapi kebijakan ini, menyoroti peran krusial TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan di jalur maritim dan menghadapi kejahatan transnasional.

Namun, ada tantangan signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan MEF. Meskipun Renstra MEF menyediakan cetak biru (roadmap) yang jelas untuk pengadaan Alutsista, siklus perencanaannya yang berjalan selama lima tahun tidak selalu sejalan dengan laju perkembangan teknologi militer yang bersifat eksponensial. Tren global seperti perlombaan senjata AI (AI arms race) menunjukkan bahwa teknologi baru dapat mengubah dinamika pertempuran dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa Alutsista yang dirancang dan dipesan dalam Renstra tertentu dapat menjadi usang atau tidak lagi optimal untuk ancaman yang muncul saat platform tersebut diterima. Ini menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas dalam perencanaan pengadaan, memastikan bahwa Alutsista yang diperoleh tidak hanya sesuai dengan postur ideal, tetapi juga relevan dengan ancaman terbaru.

Pilar Fondasi: Postur Minimum Essential Force (MEF) dan Kesiapan TNI

MEF: Capaian, Tantangan, dan Proyeksi

Kebijakan MEF merupakan pilar utama dalam reformasi postur pertahanan Indonesia, yang telah berjalan melalui Renstra I (2009-2014) dan Renstra II (2015-2019), dan berlanjut ke Renstra III (2020-2024). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang kredibel dan mampu menimbulkan efek gentar (deterrence) di mata negara lain. Anggaran pertahanan pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp121 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp131 triliun pada tahun 2020. Namun, meskipun terjadi peningkatan anggaran nominal, laporan menunjukkan bahwa capaian MEF hingga akhir Renstra II (2015-2019) masih berada di bawah target ideal. Sebagai contoh, TNI Angkatan Laut baru mencapai 61% dari target KRI, 42% dari target kapal selam, dan 53% dari target pesawat udara. 

Fakta bahwa capaian MEF belum optimal meskipun anggaran meningkat menunjukkan adanya hambatan struktural yang lebih dalam. Permasalahan utama yang dihadapi industri pertahanan domestik, seperti stagnasi alokasi anggaran, ekosistem industri yang belum matang, dan keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan (R&D), menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa PT Pindad, sebagai salah satu produsen kunci, masih mengimpor bahan baku material, termasuk mesiu untuk munisi. Kondisi ini tidak hanya menghambat kemandirian industri, tetapi juga menciptakan risiko strategis, seperti ketergantungan pada pemasok asing dan kerentanan terhadap embargo. 

Oleh karena itu, percepatan capaian MEF tidak hanya membutuhkan peningkatan anggaran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga reformasi kebijakan pengadaan dan investasi yang strategis. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengamanatkan prioritas pada produksi dalam negeri. Untuk mewujudkan hal ini secara efektif, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, militer, dan industri pertahanan domestik. Kebijakan alih teknologi (offset) dan kolaborasi R&D yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas industri dan memastikan bahwa Alutsista yang diproduksi tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung kemandirian teknologi nasional.

Rekomendasi Alutsista Strategis Berdasarkan Matra

TNI Angkatan Darat (TNI AD): Menghadapi Ancaman Asimetris dan Perang Multi-Domain

TNI Angkatan Darat (TNI AD) mengemban tugas utama untuk menjaga kedaulatan di daratan, yang kini dihadapkan pada ancaman non-tradisional dan kebutuhan untuk beroperasi secara terintegrasi dengan matra lain. Dalam menghadapi perang modern, kapabilitas TNI AD harus mencakup mobilitas taktis, daya tembak presisi, dan integrasi penuh dengan sistem C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Saat ini, TNI AD telah mengoperasikan dan mengakuisisi Alutsista yang beragam, mencakup tank kelas berat seperti Leopard 2RI dan tank medium Harimau buatan PT Pindad dan FNSS. Kombinasi ini sangat relevan untuk medan yang beragam di Indonesia. Selain itu, inventaris TNI AD juga mencakup kendaraan tempur amfibi Pandur II dan kendaraan lapis baja Anoa, yang menunjukkan fokus pada mobilitas dan dukungan pasukan infanteri. Akuisisi rudal balistik jarak menengah KHAN dari Turki, dengan jangkauan hingga 280 kilometer , merupakan langkah strategis yang mengubah paradigma TNI AD. Kemampuan ini bukan hanya sekadar peningkatan daya tembak artileri konvensional, tetapi juga memberikan kapabilitas serangan mendalam yang dapat mengenai target bernilai tinggi jauh di belakang garis musuh atau di luar wilayah daratan. Ini secara signifikan meningkatkan efek gentar dan kapabilitas pencegahan strategis TNI AD.

Untuk menghadapi tantangan perang modern yang lebih luas, TNI AD perlu mempercepat implementasi konsep Network-Centric Warfare (NCW). TNI AD sudah berfokus pada peningkatan kemampuan C4ISR , namun hal ini harus diintegrasikan lebih lanjut hingga ke level prajurit individu. Modernisasi prajurit ( Soldier Modernization Systems), seperti yang dilakukan Malaysia , akan sangat penting untuk memastikan prajurit terhubung dalam jaringan yang aman, meningkatkan kesadaran situasional, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat di medan pertempuran. Selain itu, investasi pada sistem tak berawak, seperti drone taktis dan drone swarm, akan memberikan keuntungan signifikan dalam pengumpulan data intelijen dan dukungan tembakan presisi.  

TNI Angkatan Laut (TNI AL): Pengamanan dan Dominasi Maritim

TNI Angkatan Laut (TNI AL) memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan maritim dan mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sangat luas. Postur TNI AL harus mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai ancaman, mulai dari kejahatan transnasional, perompakan, penyelundupan, hingga agresi militer. Inventaris TNI AL saat ini terdiri dari 168 unit Kapal Republik Indonesia (KRI), termasuk kapal selam, fregat, korvet, dan berbagai kapal patroli.

Modernisasi Alutsista TNI AL menunjukkan pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas teknologi. Penggunaan KRI Golok-688 dengan teknologi siluman (stealth) merupakan contoh nyata dari transformasi ini. Kapal ini dirancang untuk mengurangi jejak radar dan inframerah, memungkinkannya beroperasi secara rahasia dan memberikan keuntungan taktis yang besar. Selain itu, TNI AL juga telah memanfaatkan teknologi sistem tak berawak, seperti penggunaan UAV ScanEagle untuk misi Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR). Penggunaan drone ini memungkinkan pemantauan wilayah secara berkelanjutan dengan biaya yang lebih efisien dan memberikan informasi real-time yang akurat, mendukung pengambilan keputusan yang cepat di lapangan.

Untuk mencapai target MEF dan mengoptimalkan postur maritim, TNI AL perlu terus memperkuat armada tempurnya dengan kapal selam dan frigat tambahan. Kebutuhan akan kapal patroli juga sangat penting untuk mengatasi kejahatan di perairan Indonesia yang luas, seperti illegal fishing dan terorisme di laut. Investasi berkelanjutan pada teknologi otonom, seperti drone maritim tanpa awak (Unmanned Surface Vehicle/USV), akan sangat krusial untuk melakukan pengawasan 24/7. Integrasi penuh dari Alutsista ini ke dalam sistem Network-Centric Warfare (NCW) yang berpusat di Jakarta akan memberikan keunggulan situasional yang tidak tertandingi, memungkinkan TNI AL untuk mengerahkan aset tempur secara lebih efektif dan efisien.

TNI Angkatan Udara (TNI AU): Membangun Dominasi Udara dan Integrasi Multi-Domain

TNI Angkatan Udara (TNI AU) bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dan memberikan dukungan strategis kepada matra darat dan laut. Dalam menghadapi perang modern, TNI AU harus memiliki superioritas udara dan kapabilitas multi-peran yang memungkinkannya beroperasi secara fleksibel di seluruh spektrum ancaman. Proses modernisasi TNI AU saat ini menandai pergeseran signifikan dari kekuatan yang berorientasi pada pertahanan teritorial menjadi kekuatan proyeksi strategis.;

TNI AU sedang dalam proses pengadaan sejumlah besar pesawat tempur canggih, termasuk 42 unit Dassault Rafale dari Prancis dan 48 unit KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Akuisisi ini merupakan sebuah lompatan besar menuju pesawat tempur generasi 4.5 dan 5 yang akan menggantikan armada yang sudah purna tugas. Jet-jet tempur multi-peran ini mampu melakukan berbagai misi, mulai dari superioritas udara hingga serangan darat dan intelijen. Selain itu, pengadaan pesawat angkut strategis Airbus A400M Atlas juga akan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan logistik TNI. Kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling) yang dimiliki A400M akan memungkinkan pesawat tempur TNI AU untuk beroperasi lebih jauh dan lebih lama, memperluas jangkauan operasionalnya dan meningkatkan kapabilitas ekspedisi. Untuk melengkapi platform utama tersebut, modernisasi sistem pendukung juga sangat krusial.

Rencana modernisasi radar TNI AU adalah langkah yang tepat untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Di samping itu, investasi dalam sistem peperangan elektronik (EW) dan rudal udara ke udara jarak jauh (Beyond Visual Range/BVR) seperti AIM-120C-7 akan sangat penting untuk memastikan keunggulan di udara. TNI AU juga harus mempercepat pengembangan dan penggunaan sistem tak berawak buatan domestik, seperti PTDI Wulung , untuk misi pengintaian dan serangan. Mengingat ancaman non-kinetik dalam perang generasi kelima, investasi dalam sistem pertahanan siber dan pertahanan anti-drone, termasuk sistem pertahanan berbasis laser seperti Iron Beam Israel , akan menjadi keharusan di masa depan.

Pengganda Kekuatan: Kapabilitas Gabungan dan Teknologi Baru

Network-Centric Warfare (NCW) dan C4ISR

Dalam perang modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas platform individual, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengintegrasikan semua aset ke dalam satu jaringan yang terpadu. Konsep ini dikenal sebagai Network-Centric Warfare (NCW), yang bertujuan untuk menghubungkan setiap elemen militer dari komando tertinggi hingga prajurit di lapangan. TNI Angkatan Laut telah menjadi pelopor dalam implementasi NCW, dengan pusat komando yang terintegrasi di Jakarta. Sementara itu, TNI Angkatan Darat juga secara aktif memperkuat kapabilitas C5ISR (Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), dengan fokus pada teknologi komunikasi dan navigasi.

Untuk mengoptimalkan kapabilitas gabungan, diperlukan arsitektur NCW yang terintegrasi secara nasional, mencakup ketiga matra. Investasi harus diarahkan pada pengembangan sistem komunikasi yang aman, pusat fusi data, dan sistem intelijen berbasis kecerdasan buatan. Kapasitas ini akan memungkinkan setiap matra untuk berbagi informasi secara real-time, memberikan kesadaran situasional yang superior, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat di semua tingkatan komando.

Peperangan Siber dan Elektronik (EW)

Perang siber dan elektronik adalah komponen inti dari perang generasi kelima. Peperangan ini dapat melumpuhkan pertahanan suatu negara tanpa serangan kinetik. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan dan menanggulangi serangan siber dan elektronik menjadi sangat penting. TNI Angkatan Darat telah menunjukkan inisiatif dalam bidang ini dengan menggunakan sistem jammer untuk mengacaukan atau memblokir sinyal komunikasi dan navigasi musuh, sambil melindungi sistem komunikasinya sendiri.

Membangun kapabilitas siber yang kuat membutuhkan pembentukan komando siber yang terpadu dan otonom. Selain itu, diperlukan pengembangan Alutsista spesifik untuk peperangan elektronik, seperti sistem jammer dan spoofing yang dapat dipasang pada platform udara, darat, dan laut. Program pelatihan dan rekrutmen juga harus berfokus pada pengembangan talenta-talenta di bidang siber untuk memastikan sumber daya manusia yang memadai.

Kecerdasan Buatan (AI) dan Sistem Tak Berawak

Perlombaan senjata kecerdasan buatan (AI arms race) adalah tren global yang menentukan keunggulan militer di abad ke-21. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan sistem senjata otonom mematikan (Lethal Autonomous Weapons Systems/LAWS). Militer AS, misalnya, mengintegrasikan AI untuk meningkatkan berbagi data dan efektivitas operasi gabungan.

Indonesia telah memulai adopsi teknologi ini, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan drone ScanEagle oleh TNI Angkatan Laut untuk misi ISR. Namun, diperlukan investasi yang lebih besar pada program AI militer nasional. Konsep drone swarm, di mana sekelompok drone kecil beroperasi secara terkoordinasi dari platform induk (mothership) , akan menjadi kunci untuk mendapatkan keunggulan taktis. Sistem ini dapat digunakan untuk serangan, pengintaian, dan pengumpulan intelijen secara signifikan lebih efektif.

Membangun Ekosistem Pertahanan Berkelanjutan

Peran Sentral Industri Pertahanan Domestik

Mencapai kemandirian pertahanan adalah tujuan utama dari kebijakan MEF dan Doktrin Pertahanan Negara. Industri pertahanan domestik, yang dipimpin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT PAL Indonesia, memainkan peran sentral dalam mewujudkan visi ini. PT Pindad memproduksi berbagai Alutsista darat, termasuk senjata infanteri, munisi, dan kendaraan tempur seperti tank Harimau dan Panser Anoa. PTDI adalah industri kedirgantaraan nasional yang memproduksi pesawat terbang untuk keperluan militer, termasuk CN-295 dan NC-212. Sementara itu, PT PAL Indonesia adalah industri maritim terbesar di Indonesia yang mampu membangun kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung

Tantangan yang dihadapi industri pertahanan domestik secara langsung memengaruhi kemandirian pertahanan negara. Ketergantungan pada bahan baku impor dan terbatasnya R&D menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan bersaing secara global. Jika tantangan ini tidak diatasi, Indonesia akan terus bergantung pada pengadaan luar negeri, yang menimbulkan risiko strategis dan ekonomi. Sebaliknya, dengan dukungan yang memadai, industri dalam negeri dapat menjadi pilar strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Alutsista nasional tetapi juga dapat menembus pasar ekspor.

Kebijakan Offset dan Kerja Sama Internasional

Sesuai Peraturan Menteri Pertahanan, pengadaan Alutsista wajib mengutamakan produksi dalam negeri. Namun, jika produk belum dapat dipenuhi oleh industri domestik, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui proses langsung antar pemerintah atau pabrikan. Untuk memastikan bahwa pengadaan luar negeri tetap memberikan manfaat bagi industri nasional, diperlukan implementasi kebijakan offset yang kuat. Kebijakan ini harus memastikan adanya transfer teknologi yang substansial, bukan sekadar imbal dagang

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan nasional ini, mulai dari perencanaan, perumusan, hingga evaluasi. Dengan menguatkan peran KKIP dan menerapkan kebijakan offset yang efektif, setiap pengadaan Alutsista luar negeri dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kapabilitas R&D, kapasitas produksi, dan kemandirian teknologi industri pertahanan domestik.

Analisis Regional dan Perbandingan Strategis

Modernisasi Militer Singapura dan Malaysia

Perencanaan pertahanan Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika dan tren modernisasi militer di kawasan. Singapura, meskipun merupakan negara yang kecil, telah membangun kekuatan pertahanan yang sangat modern dan efektif. Pendekatan pertahanan mereka, yang disebut sebagai "Total & Smart Defense," mengkompensasi keterbatasan geografis dengan keunggulan teknologi. Singapura telah mengakuisisi platform canggih seperti jet tempur F-35B , menunjukkan fokus pada superioritas teknologi. 

Sementara itu, Malaysia memfokuskan program modernisasi mereka pada "Future Soldier System" dan peningkatan kapabilitas prajuritnya. Program ini mencakup peningkatan konektivitas, mobilitas, daya tahan, dan daya tembak bagi prajurit individu, mengintegrasikan mereka ke dalam jaringan yang lebih besar. Modernisasi juga mencakup platform utama seperti tank tempur PT91M, yang telah ditingkatkan secara ekstensif untuk meningkatkan performa.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara tetangga tidak hanya berinvestasi pada platform militer konvensional, tetapi juga pada teknologi yang meningkatkan efisiensi dan interoperabilitas. Pendekatan Singapura yang berfokus pada teknologi canggih membuktikan bahwa superioritas teknologi dapat mengungguli keunggulan kuantitas, sementara fokus Malaysia pada modernisasi prajurit menunjukkan pentingnya elemen manusia dalam peperangan modern yang terintegrasi.

 

Konteks Australia dan Dampak pada Kerja Sama Bilateral

Australia, sebagai mitra strategis, juga meningkatkan belanja pertahanannya dan berinvestasi pada Alutsista jarak jauh. Akuisisi sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) dengan jangkauan ratusan kilometer menunjukkan pergeseran fokus mereka pada kapabilitas pencegahan dan serangan yang kuat. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia semakin erat, dengan adanya latihan militer besar bersama seperti "Keris Woomera".

Kerja sama dengan Australia dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran doktrin. Memanfaatkan latihan bersama untuk menguji dan menyinkronkan sistem, terutama dalam hal operasi gabungan dan penggunaan teknologi baru, dapat meningkatkan kapabilitas kedua negara.

Rekomendasi Komprehensif dan Langkah ke Depan

Berdasarkan analisis ancaman modern, doktrin pertahanan, dan kondisi industri domestik, laporan ini menyajikan rekomendasi strategis bertingkat untuk Alutsista TNI.

Rekomendasi Alutsista Bertingkat

1. Jangka Pendek (1-5 Tahun):

   • Prioritas Akuisisi: Mempercepat pengadaan platform yang sudah dalam pesanan, seperti jet tempur Rafale, KF-21 Boramae, dan pesawat angkut A400M. Untuk TNI AD, fokus pada penyelesaian pengiriman tank Harimau dan kendaraan tempur lainnya. Untuk TNI AL, percepatan pengadaan frigat dan kapal selam tambahan.

   • Modernisasi Platform yang Ada: Peningkatan sistem persenjataan pada armada eksisting, termasuk pemasangan rudal BVR pada jet tempur dan peningkatan sensor pada kapal perang.

      

2. Jangka Menengah (6-15 Tahun):

   • Penguatan Kapabilitas Non-Kinetik: Investasi masif pada sistem peperangan siber dan elektronik. Pembentukan komando siber yang terintegrasi dan akuisisi sistem jammer dan spoofing yang dapat dipasang pada berbagai platform.

     Pengembangan Sistem Tak Berawak: Berinvestasi dalam R&D untuk drone otonom dan sistem drone swarm. Mengembangkan platform induk (mothership) yang dapat mengoperasikan swarm drone untuk misi pengintaian dan serangan.

      

   • Dukungan Industri Domestik: Memastikan PT PAL mampu memproduksi frigat dan kapal selam secara mandiri, serta PTDI dapat mengambil peran lebih besar dalam produksi dan pemeliharaan pesawat tempur.

      

3. Jangka Panjang (15+ Tahun):

   • R&D Generasi Berikutnya: Memulai R&D untuk sistem pertahanan berbasis energi terarah seperti laser. Berinvestasi dalam kecerdasan buatan militer untuk sistem pengambilan keputusan otonom dan integrasi data yang lebih canggih.

 

Rekomendasi Kebijakan dan Doktrin

1. Revisi Doktrin Pertahanan Negara: Doktrin pertahanan harus secara eksplisit mengakomodasi ancaman perang non-kinetik dan domain baru (siber, ruang angkasa).

2. Kerangka Pendanaan yang Fleksibel: Menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel dan responsif untuk pengadaan teknologi yang berkembang pesat.

3. Penguatan Ekosistem Industri: Menguatkan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk memastikan setiap pengadaan Alutsista luar negeri disertai dengan transfer teknologi yang substansial. Memberikan alokasi anggaran R&D yang konsisten kepada BUMN pertahanan.

 

Rekomendasi Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan Kurikulum: Mengintegrasikan kurikulum berbasis teknologi informasi yang terkini di lembaga pendidikan militer, seperti yang dilakukan Kodiklat TNI AD.

2. Rekrutmen Berbasis Talenta: Merekrut perwira dan bintara dengan keahlian khusus di bidang siber, AI, dan peperangan elektronik.

Modernisasi Alutsista TNI dalam menghadapi perang modern bukan hanya tentang pengadaan platform baru, tetapi tentang transformasi ekosistem pertahanan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada teknologi, Indonesia dapat membangun kekuatan pertahanan yang kredibel dan tangguh untuk menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.