Dari Pedagang menjadi Penguasa: Analisis Geopolitik Kedatangan Belanda dan Struktur Imperial Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Nusantara (1596–1799)

Table of Contents

A. Latar Belakang Eropa: Dorongan Rempah-rempah dan Persaingan Maritim

 Abad ke-16 ditandai oleh pergeseran drastis dalam ekonomi politik Eropa, didorong oleh Revolusi Komersial dan tingginya permintaan komoditas eksotis dari Asia. Rempah-rempah—seperti lada, pala, dan cengkeh—memiliki peran vital bukan hanya sebagai penyedap makanan, tetapi juga sebagai alat tukar, pengawet, dan simbol status kekayaan. Ketergantungan Eropa pada rempah-rempah yang disalurkan melalui jalur darat yang dikuasai oleh pedagang Arab dan Italia mengakibatkan harga komoditas ini melambung tinggi. Situasi ini memicu kekuatan maritim Eropa untuk mencari jalur laut independen.

Awalnya, hegemoni jalur laut Asia dikuasai oleh Portugal dan Spanyol, yang berhasil mendirikan pos-pos perdagangan strategis, seperti Malaka. Namun, pasca-perang melawan Spanyol, Belanda bangkit sebagai kekuatan maritim baru dengan ambisi besar. Kebutuhan untuk menerobos monopoli Iberia dan mengakses sumber rempah secara langsung menjadi dorongan utama bagi Belanda untuk melakukan pelayaran panjang ke Timur. Pencarian rute independen ini dipandang sebagai keharusan strategis untuk memaksimalkan keuntungan nasional dan mengukuhkan posisi geopolitik Belanda di Eropa.

 

B. Ekspedisi Perdana Cornelis de Houtman (1596): Pelopor yang Arogan

Momentum eksplorasi Belanda dimulai dengan ekspedisi pertama ke Nusantara. Pelayaran perintis ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. De Houtman, yang lahir di Gouda pada 1565, dipercaya oleh pemerintah Belanda untuk menemukan jalur perdagangan langsung dari Eropa ke Nusantara saat ia berusia 31 tahun. Ekspedisi ini, meskipun penuh kesulitan, membuktikan bahwa jalur menuju Asia dapat ditempuh secara independen oleh Belanda.

Rombongan Houtman mendarat di Banten, yang pada saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan lada terbesar di Jawa. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh penduduk lokal. Namun, potensi hubungan dagang yang stabil cepat memburuk. Sikap yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman dan para awaknya dinilai arogan dan kasar, yang kemudian menimbulkan konflik terbuka dengan penduduk Banten. Lebih jauh, Portugis, yang telah lama menjalin hubungan dengan Sultan Banten, melihat kedatangan Belanda sebagai ancaman langsung dan aktif memprovokasi pengusiran Belanda. Akibat tekanan politik dan konflik internal, Sultan Banten menolak memberikan izin berdagang, memaksa Houtman dan rombongannya meninggalkan Banten tanpa membawa hasil yang substansial.

Kegagalan yang dialami Houtman di Banten memberikan pelajaran krusial bagi para pemodal Belanda. Kendala terbesar bagi Belanda bukanlah pada navigasi atau kemampuan berlayar, melainkan pada jaringan perdagangan yang sudah mapan dan aliansi politik yang sudah mengakar kuat antara penguasa lokal (seperti Sultan Banten) dengan kekuatan Eropa yang lebih dulu hadir (Portugis). Realitas ini mengkonfirmasi bahwa tujuan Belanda di Asia tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan dagang konvensional. Target mereka segera bergeser dari sekadar "menemukan mitra dagang" menjadi "melenyapkan kekuatan yang ada." Pengalaman Houtman memperjelas bahwa keberhasilan di masa depan akan menuntut dominasi politik dan militer, bukan hanya kapal yang unggul, sebuah kesadaran yang secara langsung mengarah pada pembentukan struktur kuasi-militer yang terpusat, yaitu Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Konteks Geopolitik Global dan Eksplorasi Awal Belanda

Pembentukan VOC: Konsolidasi Korporat dan Mandat Imperial (1602)

 A. Latar Belakang Pendirian: Dari Kompetisi Menuju Monopoli Terpusat

 Setelah ekspedisi Houtman, banyak perusahaan dagang kecil Belanda yang dikenal sebagai voorcompagnieën berbondong-bondong menuju Nusantara. Meskipun jalur telah terbukti viable, lonjakan kapal-kapal Belanda yang saling bersaing justru meningkatkan harga rempah di Asia sekaligus menekan keuntungan di pasar Eropa. Kekacauan komersial dan persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda ini menjadi masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Menanggapi kontradiksi internal ini, serta kebutuhan mendesak untuk menghadapi persaingan global dari negara-negara Eropa lain, khususnya Portugal dan Spanyol , pemerintah Belanda memutuskan untuk melakukan konsolidasi. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) didirikan pada 20 Maret 1602, melalui penggabungan dua belas perusahaan kecil yang telah ada. Tujuan utama pendirian ini adalah mengonsolidasikan perusahaan dan mengurangi persaingan di antara pedagang Belanda untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan, sekaligus memperkuat posisi Belanda di hadapan masyarakat internasional. Pembentukan entitas tunggal yang didukung negara ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengamankan perdagangan rempah di Asia secara kolektif. 

B. Struktur dan Administrasi Pusat

Struktur VOC mencerminkan ambisinya yang unik. Sebagai badan eksekutif pusat, VOC dipimpin oleh dewan direksi yang dikenal sebagai Heeren XVII (Lords Seventeen). Badan ini terdiri dari perwakilan enam kamar konstituen VOC yang berlokasi di kota-kota tempat voorcompagnieën sebelumnya didirikan.

Komposisi Heeren XVII dirancang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan regional: delapan perwakilan berasal dari Amsterdam, empat dari Middelburg (Zeeland), dan masing-masing satu dari empat kamar kecil lainnya—Rotterdam, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Anggota ketujuh belas diangkat secara bergantian oleh Zeeland atau salah satu kamar kecil. Meskipun badan ini bertujuan menghilangkan persaingan antar-perusahaan , kerangka kerja yang terfragmentasi ini, dengan perwakilan kekuasaan tersebar di berbagai kamar, secara inheren mengandung kelemahan birokrasi, termasuk rivalitas internal dan lambatnya pengambilan keputusan. Hal ini kelak akan memperburuk masalah pengawasan, yang berkontribusi pada korupsi besar-besaran di abad ke-18. Tokoh kunci lainnya dalam administrasi VOC adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang bertanggung jawab atas operasi lokal dari Batavia.

C. Instrumen Kekuasaan: Hak Oktroi (Piagam Kedaulatan)

 Apa yang membedakan VOC dari perusahaan dagang lainnya adalah kepemilikan Hak Oktroi, atau piagam kedaulatan, yang diberikan oleh pemerintah Belanda (States-General). Hak istimewa ini secara efektif mengubah VOC dari sekadar kongsi dagang menjadi entitas kuasi-negara yang berdaulat, sebuah model inovatif yang dikenal sebagai Imperialisme Korporat. VOC tidak hanya bertanggung jawab pada hukum komersial, tetapi juga memiliki otoritas politik dan militer yang tak tertandingi di Asia.

Hak-hak istimewa ini, yang merugikan bangsa Indonesia , merupakan fondasi dari penjajahan VOC di Nusantara. Hak Oktroi meliputi sembilan poin krusial:

1. Hak melakukan monopoli perdagangan di wilayah yang sangat luas, membentang dari Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk seluruh Kepulauan Nusantara.

2. Hak membentuk angkatan perang sendiri.

3. Hak membangun benteng pertahanan.

4. Hak melakukan peperangan dan menjajah.

5. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.

6. Hak mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri.

7. Hak mengangkat pegawai sendiri.

8. Hak memerintah di negeri jajahan.

9. Hak melakukan pengadilan.

Kepemilikan hak-hak ini memberikan VOC legitimasi hukum untuk bertindak sebagai negara dalam negara. Dualitas ini—sebagai korporasi yang didorong oleh keuntungan namun dilengkapi dengan kekuatan militer dan politik negara—memungkinkan agresi yang luar biasa. VOC dapat menyatakan perang dan melakukan kekerasan demi memaksimalkan keuntungan komersial, tanpa dibatasi oleh banyak pertimbangan politik y

Mekanisme Eksploitasi Ekonomi VOC di Nusantara

VOC, didorong oleh mandat monopoli perdagangannya , menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mengontrol secara ketat seluruh rantai pasokan komoditas strategis. Kebijakan ini secara fundamental menghambat perdagangan bebas dan menindas pedagang lokal , yang pada akhirnya sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat pribumi.

A. Dua Bentuk Penyerahan Wajib di Jawa dan Sekitarnya

VOC menyusun mekanisme ekstraksi yang terstruktur melalui dua kebijakan utama di Jawa dan wilayah sekitarnya, yang berfungsi sebagai sistem eksploitasi institusional ganda:

• Contingenten (Pajak In Natura): Kebijakan ini merupakan wajib pajak di mana rakyat pribumi harus membayar pajak—yang dihitung sebagai pajak sewa tanah—dalam bentuk hasil bumi. Aspek yang paling memberatkan dari
• Contingenten adalah bahwa harga hasil bumi ditetapkan sepihak oleh VOC, dan yang terpenting, tidak ada sistem ganti rugi atau kompensasi yang diberikan kepada rakyat atas penyerahan hasil bumi tersebut.
• Verplichte Leverantie (Penyerahan Wajib Beli): Berbeda dengan Contingenten, Verplichte Leverantie mewajibkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan atau menjual hasil buminya hanya kepada pihak VOC. Hasil bumi tidak boleh dijual kepada pihak lain, dan rakyat wajib menjualnya pada harga yang telah ditentukan dan ditetapkan sepihak oleh VOC, yang biasanya sangat rendah.

Penggunaan simultan dari Contingenten (perpajakan) dan Verplichte Leverantie (pengadaan harga tetap) menunjukkan penguasaan VOC dalam eksploitasi institusional. Contingenten memastikan pengamanan sumber daya esensial secara gratis (sebagai pajak), sementara Verplichte Leverantie memastikan sisa hasil strategis diperoleh dengan biaya serendah mungkin. Pendekatan terorganisir ini mengubah populasi pribumi menjadi produsen sumber daya semata yang tunduk pada mandat korporat, menjamin efisiensi ekstraksi yang maksimum.
 

B. Extirpatie dan Pelayaran Hongi di Maluku

 Untuk mempertahankan kendali penuh atas pasar rempah dan menjamin harganya tetap tinggi di Eropa, VOC menerapkan dua kebijakan yang sangat represif di Maluku:

• Extirpatie (Pemberantasan Tanaman): Kebijakan ini melibatkan penebangan paksa dan pemberantasan kelebihan tanaman rempah, terutama pala dan cengkeh, di luar wilayah kontrol VOC atau yang melebihi kuota yang ditetapkan. Tujuannya murni untuk membatasi pasokan global dan menjaga harga tetap tinggi.
• Pelayaran Hongi: Ini adalah praktik patroli laut bersenjata yang dilakukan VOC. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan menindak praktik perdagangan rempah ilegal, serta untuk menegakkan kebijakan Extirpatie di pulau-pulau terpencil. Praktik patroli bersenjata ini menimbulkan penderitaan dan memicu perlawanan di Maluku.

Dampak dari Extirpatie jauh melampaui kerugian finansial jangka pendek. Analisis menunjukkan bahwa praktik ini menyebabkan kerugian material dan immaterial. Secara material, Extirpatie mendorong penyelundupan tanaman rempah asli Indonesia keluar dari lingkungan alaminya, menghapus hak eksklusif Indonesia atas komoditas ini. Lebih jauh, secara immaterial, penghancuran tanaman rempah dan hilangnya pengetahuan lokal secara sistematis merusak "kearifan tradisional" dan memutus memori kolektif Maluku mengenai kekayaan rempah, sebuah tindakan penaklukkan budaya yang mendalam.ang biasanya melekat pada kekaisaran yang dikelola negara. Kekuatan ini digunakan secara strategis untuk mengamankan rempah-rempah.

Konsolidasi Kekuasaan Teritorial dan Pendirian Batavia

 

A. Strategi Awal dan Penguasaan Rempah

Konsolidasi kekuasaan VOC dimulai di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal pertama, Pieter Both. Di bawah kepemimpinannya, VOC berhasil menggeser dominasi Portugis dan secara efektif menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, yang merupakan sumber utama cengkeh dan pala.

Setelah penguasaan awal komoditas, VOC menyadari perlunya basis permanen dan terpusat di Asia untuk mengelola aspek perdagangan dan militer. Meskipun Maluku penting sebagai sumber produksi, lokasinya terlalu jauh dari jalur perdagangan utama. Keputusan strategis kemudian mengarah pada pendirian pusat administrasi di Jawa bagian barat.
 

B. Jan Pieterszoon Coen: Arsitek Kekerasan dan Monopoli

Figur paling berpengaruh dalam peletakan dasar penjajahan teritorial VOC adalah Jan Pieterszoon Coen. Coen, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal (1619–1623 dan 1627–1629), dikenal karena penggunaan taktik militer yang brutal dan agresif untuk mengamankan kepentingan VOC.

Titik balik kekuasaan VOC di Jawa terjadi pada tahun 1619. Coen memimpin pasukannya untuk merebut benteng-benteng militer Inggris dan Kesultanan Banten di Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, ia resmi menguasai Jayakarta. Segera setelah penaklukan, di atas puing-puing perang tersebut, Coen membangun kota baru. Kota ini kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Nama Batavia diberikan oleh markas besar VOC di Belanda, diambil dari nama suku pertama penduduk Belanda.

Pendirian Batavia bukan sekadar perubahan alamat; ini adalah manifestasi fisik dari pergeseran VOC dari pos perdagangan menjadi penguasa teritorial. Kota ini, yang kemudian menjadi ibu kota Hindia Belanda (1619–1949), dijuluki Koningin van het Oosten (Ratu dari Timur). Pendirian kota ini menunjukkan realisasi penuh dari Hak Oktroi untuk "memerintah di negeri jajahan" , mengukuhkan strategi VOC untuk mengendalikan simpul administrasi dan jalur laut yang vital, daripada hanya berfokus pada sumber produksi.
 

C. Puncak Kekejaman: Pembantaian Banda (1621)

Konsolidasi kekuasaan VOC di Maluku mencapai puncaknya melalui tindakan genosida di Kepulauan Banda, yang merupakan satu-satunya sumber pala di dunia saat itu. Penduduk Banda sangat menentang kewajiban perdagangan eksklusif yang dipaksakan VOC. Perlawanan ini dilihat oleh J.P. Coen sebagai ancaman langsung terhadap monopoli yang sangat berharga.

Pada tahun 1621, di bawah komando Coen, Belanda melancarkan ekspedisi militer, dibantu oleh tentara bayaran Jepang. Penaklukan ini memuncak dalam Pembantaian Banda pada akhir tahun 1621. Data menunjukkan bahwa 2.800 penduduk Banda dibunuh, dan 1.700 lainnya diperbudak oleh Belanda. Sekitar 1.000 penduduk yang tersisa diusir ke Batavia. Dengan hancurnya perlawanan Bandanese, VOC berhasil mengamankan monopoli rempah-rempah secara total.

Peristiwa di Banda menunjukkan bahwa model ekonomi VOC bergantung pada kekerasan dan pemaksaan, bukan keunggulan pasar bebas. Dengan menghilangkan populasi asli dan menggantinya dengan pekerja budak dan perkeniers (pengelola perkebunan VOC), Coen menetapkan bahwa mempertahankan harga rempah yang tinggi di pasar global menuntut kontrol fisik total atas sumber produksinya. Tindakan genosida ini menjadi preseden mengerikan bagi VOC dalam menghadapi perlawanan lokal.

Dinamika Politik dan Perlawanan Lokal

A. Konflik Jawa: Mataram di Bawah Sultan Agung

 Di Jawa, VOC menghadapi kekuatan besar, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Sultan Agung, yang memimpin Mataram pada masa kejayaannya, memiliki dua cita-cita besar: menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah panji Mataram dan mengusir kekuasaan asing (VOC) dari Bumi Mataram.

Motivasi perlawanan Sultan Agung terhadap VOC sangat jelas: kehadiran VOC mengganggu kesatuan negara dan monopoli perdagangan yang diterapkan. Selain itu, VOC menghalang-halangi kegiatan perdagangan Mataram yang menuju Malaka dan secara terang-terangan tidak mengakui kedaulatan Mataram. Mataram melancarkan dua kali serangan ke Batavia (1628 dan 1629) di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa dan komandan lainnya. Meskipun terjadi pertempuran sengit, kekuatan VOC yang unggul dalam persenjataan modern memaksa pasukan Mataram mundur dan serangan tersebut gagal.

 

B. Perlawanan Eksternal di Indonesia Timur dan Barat

 Perlawanan terhadap monopoli VOC tidak terbatas di Jawa. Di Maluku, pergerakan perlawanan muncul sejak 1635 di bawah pimpinan Kapten Hitu, Kakiali, dipicu oleh praktik monopoli kejam dan sistem Pelayaran Hongi. Sementara itu, di Indonesia Timur, VOC melancarkan Perang Makassar (1666–1669) dengan hasrat meruntuhkan hegemoni Kerajaan Gowa yang dipandang sebagai pesaing kuat dalam perdagangan.

 

C. Strategi Devide et Impera (Pecah Belah dan Kuasai)

 Setelah kegagalan dalam penaklukan Mataram secara militer, VOC mengalihkan fokusnya dari perang langsung yang mahal menjadi intervensi politik yang lebih halus dan berkelanjutan. Strategi Devide et Impera (Pecah Belah dan Kuasai) menjadi alat utama. Sepeninggal Sultan Agung (1645), Kerajaan Mataram menjalin kedekatan dengan VOC, yang kemudian digunakan oleh VOC untuk melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan, menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsawan dan rakyat.

Siasat politik paling merugikan yang dilakukan VOC mencapai klimaksnya dalam Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Tujuan perjanjian ini adalah memecah belah kekuatan Kerajaan Mataram yang masih kuat. Hasilnya, Mataram terbagi menjadi dua entitas politik yang lebih lemah dan mudah dikendalikan: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian ini memastikan bahwa kerajaan-kerajaan lokal di Jawa hanya akan berfungsi sebagai "boneka VOC".

Pergeseran fokus strategis ini menunjukkan kematangan model kolonial VOC. Perang yang memakan biaya besar digantikan oleh intervensi politik yang licik, seperti yang disaksikan dalam Perjanjian Giyanti. VOC mampu memanfaatkan kekecewaan para bangsawan lokal (seperti Raden Mas Said, yang kemudian memicu perlawanan) untuk melancarkan perang proksi, meminimalkan penggunaan tentara Belanda yang mahal sambil mencapai fragmentasi politik maksimal. Taktik ini memastikan ketidakstabilan dan kepatuhan yang berkepanjangan di wilayah terpenting Nusantara.

 

D. Pengaruh Politik VOC terhadap Birokrasi Lokal

 Kehadiran VOC secara fundamental mengubah lanskap politik di Nusantara. Berkat wewenang kuasi-pemerintahan yang diberikan oleh Octrooi, VOC aktif terlibat dalam dinamika politik lokal. VOC tidak ragu menjalin aliansi, menaklukkan penguasa lokal, dan membangun pos-pos perdagangan serta benteng di wilayah-wilayah strategis. Peran VOC sebagai penentu aliansi, mediator suksesi takhta, dan pembuat keputusan pembagian wilayah merusak struktur politik tradisional, mengubah tatanan kerajaan-kerajaan lokal menjadi subordinat dari kepentingan korporasi kolonial.

 

VI. Kemunduran dan Pembubaran VOC (1700–1799)

 Meskipun VOC mencapai puncak kekuasaan dan monopoli pada abad ke-17, abad berikutnya ditandai dengan kemunduran bertahap yang fatal, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan raksasa ini.

 

A. Faktor Internal: Korporasi yang Terlalu Besar untuk Dikendalikan

 Penyebab utama keruntuhan VOC bersumber dari kegagalan tata kelola internal. Praktik korupsi masif, atau kaltara, yang dilakukan oleh para petinggi dan pegawai di Asia, menggerogoti kas perusahaan secara sistematis. Korupsi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan yang efektif dari Heeren XVII di Belanda yang jauh.

Selain korupsi, VOC mengalami inefisiensi birokrasi dan masalah fiskal yang akut. Anggaran perusahaan membengkak secara eksponensial akibat kebutuhan perluasan wilayah dan biaya perang yang sangat besar, terutama di Jawa dan wilayah strategis lainnya. Konflik terus-menerus dan birokrasi yang kompleks menghasilkan utang yang sangat besar. Pada saat yang sama, VOC mulai kalah bersaing dengan perusahaan dagang lain, terutama East India Company (EIC) milik Inggris, yang menerapkan model bisnis yang lebih efisien dan modern.

 

B. Faktor Eksternal dan Ideologis

Tekanan eksternal juga turut mempercepat kejatuhan VOC. Perang Maritim di Eropa, khususnya konflik berkepanjangan antara Inggris dan Belanda, membebani keuangan VOC yang sudah rapuh.

Secara ideologis, terjadi perubahan besar di Belanda. Berkembangnya paham liberalisme di Eropa pada akhir abad ke-18 membuat praktik monopoli VOC yang kaku menjadi tidak relevan lagi dan tidak dapat diterima secara politik. Kaum liberal berpendapat bahwa perdagangan harus bersifat bebas, bertentangan langsung dengan Hak Oktroi VOC.   

  

C. Keruntuhan dan Transisi

Rangkaian faktor internal dan eksternal yang merusak ini memastikan keruntuhan finansial VOC. Kongsi dagang Belanda ini secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

Keruntuhan VOC membuktikan bahwa model Imperialisme Korporat, yang mengandalkan perusahaan swasta untuk menjalankan fungsi negara (perang, pemerintahan), secara fundamental tidak stabil. Hak Octrooi yang memberikan tanggung jawab kedaulatan memaksa VOC menanggung biaya negara tanpa memiliki sumber daya fiskal negara. Kehancuran finansial akibat korupsi dan biaya militer yang tinggi adalah hasil logis dari model yang secara inheren tidak kompatibel secara fiskal.

Setelah pembubaran, seluruh aset VOC, termasuk utang dan wilayah kekuasaan yang telah dikonsolidasikan di Nusantara, diambil alih langsung oleh Pemerintah Belanda. Transisi ini menandai berakhirnya era kongsi dagang swasta dan dimulainya era kolonialisme negara di bawah Pemerintahan Hindia Belanda.

Kesimpulan dan Implikasi Jangka Panjang

  

A. Sintesis Naratif: VOC sebagai Model Awal Kolonialisme

 Sejarah kedatangan Belanda dan pembentukan VOC merupakan narasi penting tentang transisi dari ambisi dagang menjadi dominasi imperial. Ekspedisi awal Cornelis de Houtman menunjukkan bahwa akses pasar rempah hanya mungkin melalui dislokasi kekuatan yang ada. Pembentukan VOC pada 1602, dengan struktur terpusat Heeren XVII , adalah solusi terhadap persaingan internal dan eksternal. Inti dari kekuasaan VOC terletak pada Hak Oktroi , yang memberikannya kekuasaan untuk berperang, memerintah, dan memonopoli. 

Kekuatan ini digunakan secara brutal oleh figur seperti J.P. Coen untuk mendirikan Batavia dan melakukan tindakan ekstrem (seperti Pembantaian Banda) demi mengamankan monopoli. Meskipun VOC akhirnya bubar pada 1799 akibat korupsi dan utang yang menumpuk , struktur kekuasaan dan eksploitasi yang mereka ciptakan menjadi warisan yang abadi. Sistem pajak wajib ( Contingenten) dan penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) , serta peta kekuasaan yang terfragmentasi melalui Perjanjian Giyanti , meletakkan fondasi institusional bagi administrasi Hindia Belanda selama berabad-abad berikutnya.  

 

B. Dampak Sosial-Ekonomi Jangka Panjang di Indonesia

 Kehadiran VOC membawa dampak sosial-ekonomi yang mendalam dan merugikan. Kesuksesan VOC memicu munculnya sistem ekonomi kapitalisme awal di Asia, namun di bawah kerangka monopoli yang kejam dan eksploitatif. Ratusan tahun perampasan hak berdagang dan monopoli membuat perekonomian rakyat pribumi hancur. Rakyat dipaksa menjadi produsen sumber daya yang dikontrol ketat, hanya menjadi "penonton" dalam perdagangan komoditas yang melimpah ruah di negeri mereka sendiri. 

Lebih jauh, kebijakan seperti Extirpatie tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial, merusak kekayaan sumber daya alam dan memutus memori kolektif serta kearifan lokal terkait pengelolaan rempah. Dengan demikian, VOC bukan sekadar perusahaan dagang; ia adalah arsitek utama kolonialisme modern di Nusantara, menggunakan kekerasan ekstrem, manipulasi politik sistematis, dan eksploitasi ekonomi terstruktur untuk menjamin dominasi imperial selama 350 tahun yang akan datang.